Agustus 18, 2025

Bappeda-tangerangkab : Tegaskan Kontinuitas Pemerintahan Kunci Pembangunan Nasional

Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Hukum Pemerintahan Dalam Negeri

2025-07-09 | admin3

Pemerintah Serius Reformasi Hukum dan Diplomasi Internasional di 2025

Pemerintah Serius Reformasi Hukum dan Diplomasi Internasional di 2025

Tahun 2025 menjadi babak penting bagi pemerintahan nasional Indonesia dalam menguatkan posisi di dalam dan luar negeri. Beberapa langkah konkret pemerintah terlihat dari gerak cepat dalam reformasi hukum, penataan anggaran negara, hingga diplomasi strategis yang menjadikan Indonesia sebagai aktor utama di tingkat global. Semua kebijakan ini tidak hanya mencerminkan visi jangka panjang, tetapi juga respons terhadap situasi internasional yang dinamis.

Dari dalam negeri, perhatian besar diberikan pada pembaruan hukum acara pidana. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi diserahkan ke DPR RI pada awal Juli 2025 oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej. Pemerintah menilai bahwa KUHAP yang telah berlaku selama lebih dari 40 tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, keadilan restoratif, dan prinsip perlindungan HAM. RUU ini akan berjalan berdampingan dengan KUHP baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026. Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem peradilan yang lebih modern dan manusiawi.

Di bidang anggaran, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi APBN dan APBD hingga Rp306 triliun. Efisiensi ini menyasar berbagai sektor, termasuk proyek-proyek strategis, namun tetap menjaga belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pelaksanaan APBN akan tetap kredibel dan transparan, dengan fokus pada output dan dampak nyata bagi masyarakat. Pengawasan lebih ketat diberlakukan di seluruh slot jepang kementerian dan lembaga agar anggaran digunakan tepat sasaran.

Tak kalah penting, Indonesia menunjukkan langkah tegas dalam forum internasional. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai kepala negara anggota penuh. Indonesia kini resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak awal 2025. Dalam sesi pleno, Presiden menekankan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan (Global South) dan peran BRICS dalam membangun tatanan ekonomi global yang lebih adil. Ia juga menyampaikan komitmen terhadap isu perubahan iklim dan kesehatan global, serta mengajak negara anggota untuk bersatu menghadapi tantangan ketimpangan global.

Tak hanya itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas juga berbicara di Sidang WIPO (World Intellectual Property Organization) di Jenewa, Swiss. Ia menyoroti pentingnya digitalisasi layanan kekayaan intelektual di Indonesia dan menyatakan komitmen untuk menjadikan pelayanan hak cipta, paten, dan merek dagang lebih transparan dan cepat. Ini merupakan bagian dari reformasi hukum di era digital, di mana negara tidak boleh tertinggal dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam bidang pembangunan, pemerintah menegaskan kesiapannya membuka Tahun Ajaran Baru 2025/2026 dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Kementerian PUPR menyampaikan bahwa renovasi 63 lokasi Sekolah Rakyat tahap pertama sudah mencapai progres 98 persen dan akan selesai sebelum 14 Juli 2025. Sekolah-sekolah ini tersebar di 22 provinsi dan melayani lebih dari 20 ribu siswa. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif baru yang menyasar daerah tertinggal dan padat penduduk sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan dasar.

Sementara itu, pemerintah juga harus merespons gejolak hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Menanggapi hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung terbang ke Washington D.C. untuk membuka jalur negosiasi. Pemerintah Indonesia menilai kebijakan tersebut merugikan ekspor nasional dan bertentangan dengan semangat perdagangan bebas. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyebut masih ada waktu negosiasi, dan Indonesia siap menggunakan jalur diplomatik maupun forum multilateral seperti WTO.

Pemerintah juga memperkuat posisinya dalam pembangunan IKN dengan dukungan politik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Program “Gerbang Baru Nusantara” yang digagas pemerintah pusat mendapatkan restu politik dari Jawa Timur sebagai mitra strategis logistik di kawasan timur. Langkah ini memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Seluruh langkah tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap isu, tetapi menunjukkan arah pembangunan dan hukum yang terencana dan berkesinambungan.

Dengan kebijakan yang semakin strategis dan responsif, Indonesia tampak sedang membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan global, menjaga integritas nasional, dan mengedepankan reformasi yang konkret di semua lini pemerintahan.

BACA JUGA: 3 Alasan Terjadinya Pelanggaran Hukum di Indonesia

2025-06-28 | admin9

3 Alasan Terjadinya Pelanggaran Hukum di Indonesia

Alasan Ketika Pelanggaran Hukum

Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum di Indonesia, Meski Aturan Sudah Ada?

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, di mana segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dalam kerangka hukum yang mengikat. Menurut ahli hukum Soerjono Soekanto, hukum memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai sarana pengendalian sosial, sarana memperlancar interaksi sosial, dan sarana pembaruan sosial.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial bertujuan menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat, mencegah perilaku menyimpang, serta menciptakan stabilitas. Dalam fungsinya memperlancar interaksi sosial, hukum membantu masyarakat agar berperilaku sesuai norma dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Sementara itu, dalam aspek pembaruan, hukum digunakan untuk membentuk kesadaran hukum dan menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Baca Juga: Update Pemerintahan Nasional Juni 2025: Arah Baru, Tantangan Lama

Namun, di tengah fungsi hukum yang begitu penting, pelanggaran hukum masih saja terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku, dan bentuknya bisa beragam, seperti pencurian, korupsi, judi, hingga tindakan main hakim sendiri.

Banyak pihak beranggapan bahwa kemiskinan adalah penyebab utama pelanggaran hukum. Namun, menurut kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Faktanya, pelanggaran hukum theaardvarkfl.com juga kerap dilakukan oleh mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Mereka memiliki akses, kekuasaan, dan kesempatan lebih besar untuk melakukan pelanggaran skala besar seperti korupsi atau pencucian uang.

Secara umum, ada tiga alasan utama mengapa pelanggaran hukum tetap marak terjadi di Indonesia:

  1. Lemahnya Penegakan Hukum
    Penegakan hukum yang tidak tegas dan konsisten menjadi salah satu penyebab utama. Menurut Juwono Sudarsono, terdapat delapan faktor yang memperlemah penegakan hukum, mulai dari peraturan yang tidak efektif, penegakan hukum yang berorientasi pada uang, hingga intervensi politik dalam proses hukum.

  2. Anggapan bahwa Pelanggaran adalah Hal Wajar
    Budaya permisif dalam masyarakat membuat pelanggaran hukum dianggap sebagai hal biasa. Contohnya adalah tindakan main hakim sendiri yang sering dianggap sebagai bentuk “keadilan” alternatif, padahal tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius.

  3. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum
    Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang baik. Mereka tidak memahami pentingnya menaati hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hak sebagai warga negara.

2025-06-22 | admin

Update Pemerintahan Nasional Juni 2025: Arah Baru, Tantangan Lama

Update Pemerintahan Nasional

Memasuki pertengahan tahun 2025, wajah pemerintahan nasional Indonesia menunjukkan dua sisi: di satu sisi stabilitas politik tetap terjaga pasca reshuffle kabinet awal tahun lalu, namun di sisi lain, tantangan ekonomi global, krisis pangan, dan ketimpangan sosial masih jadi beban utama.

Pemerintah pusat tengah gencar slot via qris menjalankan sejumlah program reformasi struktural, termasuk digitalisasi birokrasi, transisi energi, dan penguatan sektor pertanian. Tapi seiring itu pula, muncul dinamika baru di parlemen dan tekanan dari masyarakat sipil.

1. Digitalisasi Birokrasi Masuk Fase Implementasi Penuh

Kementerian PAN-RB resmi mengumumkan bahwa mulai Juli 2025, seluruh pelayanan publik skala nasional wajib berbasis digital penuh melalui platform SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Program ini mencakup:

  • Integrasi data antar-kementerian dan pemda

  • Layanan kependudukan, pajak, perizinan usaha via satu portal

  • Penghapusan dokumen fisik untuk 80% proses administrasi

Tujuannya adalah memotong jalur birokrasi lambat dan mengurangi praktik pungli. Meski sebagian daerah masih belum siap secara infrastruktur, pemerintah menjanjikan pelatihan dan bantuan teknis selama masa transisi.

2. Fokus Pemerintah pada Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Menanggapi kekhawatiran publik atas kenaikan harga beras dan bahan pokok, pemerintah meluncurkan Program Lumbung Nasional 4.0—sebuah inisiatif modernisasi sektor pertanian dengan pendekatan teknologi.

Langkah-langkah utama:

  • Subsidi alat pertanian berbasis IoT untuk petani kecil

  • Pembukaan 300.000 ha lahan pangan baru di luar Jawa

  • Integrasi data distribusi melalui sistem logistik nasional digital

Presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah prioritas nasional, terutama menjelang musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi Agustus–Oktober 2025.

3. Parlemen Bahas Revisi Undang-Undang ASN dan Pemilu

DPR RI tengah membahas dua RUU strategis yang menarik perhatian publik:

  • Revisi UU ASN yang menyangkut pola karier, merit sistem, dan posisi jabatan fungsional

  • Revisi UU Pemilu yang mencakup wacana sistem tertutup, ambang batas parlemen, dan jadwal pilkada serentak 2029

Sejumlah fraksi di parlemen masih bersilang pendapat, terutama soal penyederhanaan partai dan penyaringan calon legislatif. Pemerhati demokrasi menilai bahwa RUU Pemilu akan sangat menentukan wajah politik Indonesia pasca 2029.

4. Investasi IKN Masih Lambat, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menghadapi tantangan besar. Dari target Rp100 triliun investasi swasta, baru 40% yang terealisasi. Pemerintah kini menyiapkan:

  • Skema insentif pajak properti dan tanah

  • Paket kerja sama jangka panjang dengan investor asing

  • Revisi tata ruang dan penyesuaian regulasi sektor kehutanan

Meski pembangunan fisik (jalan, kantor kementerian) tetap berjalan, isu transparansi dan keterlibatan publik dalam masterplan terus dikritik. Pemerintah menyatakan akan membuka lebih banyak ruang dialog publik pada semester kedua 2025.

5. Kesehatan dan Pendidikan Masuk Fokus Anggaran Tambahan

Menyambut APBN Perubahan 2025, Kementerian Keuangan mengalokasikan tambahan anggaran untuk:

  • Reformasi layanan primer BPJS dan sistem antrean online nasional

  • Penambahan tenaga kesehatan di 10.000 puskesmas

  • Program beasiswa vokasi dan bantuan kuota internet untuk siswa menengah di daerah 3T

Tujuan dari alokasi ini adalah peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar, yang dinilai masih tertinggal di luar Pulau Jawa.

Kesimpulan: Pemerintah Bergerak, Tapi Harus Lebih Terbuka

BACA JUGA: Bupati Aceh Jaya Hadiri Rakor Nasional KPK: Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih

Pemerintah nasional Indonesia menunjukkan progres di banyak sektor—terutama digitalisasi, ketahanan pangan, dan kesehatan. Namun keberhasilan jangka panjang akan sangat tergantung pada:

  • Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan

  • Transparansi proyek strategis seperti IKN dan reformasi hukum

  • Keberanian menindak elite yang melanggar aturan

Rakyat butuh pemerintahan yang tidak hanya bergerak cepat, tapi juga berjalan lurus dan bisa dipercaya.

2025-06-05 | admin3

Bupati Aceh Jaya Hadiri Rakor Nasional KPK: Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih

Bupati Aceh Jaya, Safwandi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Maret 2025. Acara yang mengusung tema penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan korupsi ini diikuti oleh ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam forum strategis ini, Bupati Safwandi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mendukung penuh program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Rakor ini merupakan agenda tahunan KPK yang bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Ketua KPK menyoroti pentingnya integritas kepala daerah dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi. Dalam forum yang sama, berbagai strategi pencegahan korupsi dibahas, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam pernyataannya, Bupati Safwandi menekankan bahwa kehadirannya dalam Rakor Nasional KPK bukan sekadar seremonial, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menjalankan tata kelola situs slot deposit 10 ribu yang bersih dan profesional. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Jaya telah secara aktif menerapkan berbagai sistem pengawasan internal dan melakukan evaluasi terhadap potensi rawan korupsi di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pelayanan publik.

Salah satu bentuk nyata yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui sinergi dengan Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperkecil ruang terjadinya penyelewengan dana serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Tidak hanya itu, Aceh Jaya juga terus meningkatkan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi salah satu indikator penilaian KPK terhadap efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah.

Penerapan MCP sendiri meliputi delapan area intervensi yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa. Menurut Bupati Safwandi, semua area ini telah menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, terutama karena sektor-sektor tersebut kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung di acara Rakor tersebut, Bupati Aceh Jaya juga berbagi pengalaman mengenai tantangan dan strategi dalam mendorong integritas di lingkungan birokrasi. Salah satu tantangan utama yang disampaikan adalah masih adanya budaya kerja yang belum sepenuhnya terbebas dari pola-pola lama, seperti penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, dan lemahnya pengawasan internal di tingkat SKPK. Untuk itu, ia mendorong agar semua kepala dinas dan jajaran ASN di Aceh Jaya dapat meningkatkan profesionalisme dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama kerja birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga telah memanfaatkan platform digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), E-Planning, dan E-Budgeting telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi intervensi manusia dalam proses administrasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi ini, diharapkan proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran menjadi lebih transparan dan mudah diawasi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas.

Tidak hanya itu, Bupati Safwandi juga menginisiasi program pendidikan antikorupsi yang menyasar pelajar dan mahasiswa di Aceh Jaya. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal dengan tujuan menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sejak dini. Ia meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan generasi yang bersih dari korupsi dan berkomitmen untuk melanjutkan program ini secara berkelanjutan.

Kehadiran Bupati Aceh Jaya di Rakor Nasional KPK juga menjadi kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah pusat maupun daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan praktik pemerintahan bersih secara efektif. Dalam kesempatan tersebut, Safwandi melakukan diskusi intensif dengan beberapa bupati dan wali kota mengenai inovasi tata kelola yang berhasil diterapkan di daerah lain, termasuk sistem pelaporan gratifikasi online dan layanan aduan masyarakat berbasis teknologi.

Ketua KPK dalam penutupannya mengapresiasi komitmen sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Aceh Jaya, yang menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahannya. Ia juga mengingatkan bahwa kerja pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan hanya dari satu sisi saja. Sinergi antara KPK dan pemerintah daerah sangat diperlukan, termasuk dalam hal berbagi data, pelaporan dugaan penyimpangan, serta dalam memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Rakor ini, Bupati Aceh Jaya berjanji akan menyusun rencana aksi daerah untuk memperkuat integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ia menekankan bahwa evaluasi dan pengawasan akan dilakukan secara ketat, dan jika ditemukan pelanggaran, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kami tidak akan menoleransi praktik korupsi sekecil apa pun. Pemerintahan yang kami jalankan adalah milik rakyat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dengan demikian, partisipasi Bupati Aceh Jaya dalam Rakor Nasional KPK tahun ini bukan hanya menegaskan posisi daerahnya dalam barisan daerah yang serius memerangi korupsi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antardaerah untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Sebab pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang bersih tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen ini tentu akan diuji waktu dan konsistensi. Namun dengan adanya dukungan dari seluruh elemen pemerintah daerah, aparatur sipil, dan masyarakat, upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk menjadi role model pemerintahan bersih di Aceh dan nasional bukanlah sesuatu yang mustahil. Rakor KPK menjadi momentum penting yang harus dijadikan pijakan awal untuk melangkah lebih jauh dalam memperbaiki dan membangun sistem pemerintahan yang kuat, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

BACA JUGA: RUU Kesejahteraan ASN Resmi Disahkan DPR: Era Baru bagi Aparatur Sipil Negara

2025-05-27 | admin9

ANRI: Kearsipan jaga Kontinuitas Pemerintahan dan Kenegaraan

Berita Kearsipan Kontinuitas

Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto, menekankan pentingnya kearsipan dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan kenegaraan.

“Tanpa arsip yang terjaga, sistem pemerintahan dan kenegaraan tidak dapat berlanjut,” ujarnya dalam Rakornas Hari Kearsipan Nasional ke-53 di Samarinda, Kaltim, Selasa.

Menurut Imam, kearsipan memiliki peran vital dalam memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa terus berlanjut dari masa lalu hingga masa depan. Hal ini menjadi semakin relevan dengan proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Proses ini harus dijaga sebagai kelanjutan dari sistem pemerintahan, pengetahuan nasional dan peradaban bangsa,” ucap Imam.

Pertemuan ini, katanya, juga bertujuan untuk memberikan joker123 gaming penghargaan kepada lembaga dan individu yang telah menunjukkan kinerja kearsipan yang baik. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas capaian dalam satu tahun dan menjadi fondasi penting untuk pembangunan kearsipan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke depan.

Ia menyatakan, dengan meningkatnya kesadaran kearsipan di kalangan pimpinan, pegawai, dan masyarakat, masih diperlukan usaha lebih keras lagi.

“Pengaruh materialisme dan globalisasi kadang-kadang membuat kearsipan terlupakan. Pertemuan ini diharapkan dapat mengingatkan para pegiat kearsipan untuk lebih bergiat lagi,” ungkap Imam.

“Harapan utama dari pertemuan ini adalah terciptanya sinergi antara pusat dan daerah. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki sejarah yang sama. Pertemuan ini diharapkan dapat membentuk visi, misi, dan memori kolektif bersama secara nasional,” tutur Imam.

Rakornas kearsipan ini telah berlangsung setiap tahun, di mana para kepala dinas dan kepala-kepala bidang berkumpul untuk menentukan tuan rumah peringatan Hari Kearsipan selanjutnya.

“Keputusan ini tidak hanya di tangan ANRI, tetapi ditentukan secara demokratis oleh rapat besar para kepala dinas,” terang Imam.

Ia menambahkan, perpindahan tuan rumah dari tahun ke tahun, diharapkan dapat membangkitkan semangat kearsipan di seluruh Indonesia. ANRI ingin semangat ini terus berlanjut dan memperkuat fondasi kearsipan nasional.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim Muhammad Syafranuddin melakukan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan apresiasi terhadap warisan lokal sebagai tuan rumah kepada para tamu dari luar daerah.

Baca Juga : Puan Maharani Desak Pemerintah Tegas Bubarkan Ormas Berbau Premanisme

“Kami ingin menciptakan momentum baru dalam pertemuan demi pertemuan, di mana ada semangat yang tumbuh antartamu luar daerah dan lokal. Seperti tamu dari Jawa bertemu Sulawesi, kami ingin pertemuan ini menjadi lebih berarti,” ujar Syafranuddin yang biasa disapa Ivan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim telah menyiapkan 1.300 anjat, tas tradisional yang dilengkapi dengan batik khas daerah, sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan budaya lokal. Bagi Ivan, anjat tidak hanya sekadar tas, tetapi juga berisi kain batik khas Kaltim, simbol dari kekayaan budaya.

2025-05-26 | admin4

Puan Maharani Desak Pemerintah Tegas Bubarkan Ormas Berbau Premanisme

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pernyataan tegas terkait maraknya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku menyerupai premanisme dan meresahkan masyarakat. Menurut Puan, negara tidak boleh kalah oleh ormas yang mengatasnamakan masyarakat tetapi justru melakukan tindakan kekerasan, pemerasan, hingga intimidasi terhadap warga.

Puan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan aparat penegak hukum, untuk bertindak tegas dengan membubarkan ormas-ormas yang terbukti melanggar hukum dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta Pancasila. Ia menegaskan bahwa ormas seharusnya menjadi bagian dari pembangunan sosial, bukan menjadi aktor yang menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.

Fungsi Ormas Harus Sesuai Konstitusi

Dalam pernyataannya, Puan menekankan bahwa pembentukan ormas diatur dalam Undang-Undang dan memiliki fungsi utama sebagai jembatan partisipasi warga dalam pembangunan bangsa. “Ormas bukan alat untuk mengintimidasi masyarakat. Bila ada yang bertindak seperti preman, itu bukan ormas, tapi harus diperlakukan sebagaimana pelanggar hukum,” ujar Puan.

Ia juga menyebutkan pentingnya evaluasi berkala terhadap ormas yang sudah terdaftar, baik dalam bentuk izin maupun aktivitas rajazeus lapangannya. Ormas yang tidak memiliki dasar legal yang kuat atau menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan harus ditindak dengan tegas.

Peran Aparat dan Pemerintah Daerah

Puan menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah dan aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah masing-masing. Ia meminta agar kepala daerah tidak ragu memberikan rekomendasi pembubaran bila ditemukan aktivitas ormas yang bertentangan dengan hukum.

“Jangan sampai ormas justru membuat warga takut, apalagi jika kegiatannya mengganggu ketertiban umum, menarik iuran ilegal, atau menggunakan atribut tertentu untuk memaksakan kehendak,” tambah Puan.

Respons Masyarakat dan Pengamat

Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat mendukung pernyataan Puan. Menurut pengamat politik dan hukum, sikap tegas terhadap ormas yang berbau premanisme adalah langkah penting untuk menegakkan supremasi hukum. “Ini bukan persoalan membungkam kebebasan berserikat, tetapi menegakkan batas antara kebebasan dan pelanggaran hukum,” jelas seorang analis politik di Jakarta.

Masyarakat pun mulai bersuara, meminta agar pemerintah tidak hanya mengeluarkan peringatan, tetapi langsung bertindak nyata terhadap ormas yang meresahkan lingkungan.

Kesimpulan: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Premanisme Berkedok Ormas

Pernyataan tegas Puan Maharani menjadi pengingat bahwa ormas seharusnya menjadi pilar sosial, bukan alat kekerasan. Ketegasan pemerintah dalam menindak dan membubarkan ormas yang berbau premanisme menjadi kunci menjaga keamanan dan ketertiban umum. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan segelintir kelompok mencederai nilai demokrasi dan hukum.

Baca Juga: Arah Kebijakan Pemerintahan Nasional Indonesia 2025: Prioritas Pembangunan dan Tantangan Ke Depan

2025-05-25 | admin

Arah Kebijakan Pemerintahan Nasional Indonesia 2025: Prioritas Pembangunan dan Tantangan Ke Depan

Kebijakan Pemerintahan Nasional Indonesia 2025

Memasuki tahun 2025, pemerintahan nasional Indonesia berada dalam fase penting untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Setelah melewati berbagai tantangan global, seperti pandemi COVID-19, ketidakstabilan geopolitik, dan dampak perubahan iklim, kini fokus utama pemerintahan adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan presiden dan kabinet iam-love.co yang saat ini menjabat, telah menetapkan sejumlah prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam artikel ini, kita akan membahas perkembangan terbaru kebijakan nasional, program prioritas, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam membangun negeri yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berikut beberapa fokus utama pemerintahan Indonesia tahun 2025:

a. Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi

Pemerintah menargetkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dari yang sebelumnya berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi dan industri hijau. Investasi dalam sektor digital, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi menjadi prioritas.

Transformasi ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maju, dengan ekonomi yang kompetitif secara global.

b. Pemerataan Infrastruktur Nasional

Setelah sukses membangun jaringan jalan tol, pelabuhan, dan bandara dalam dekade terakhir, kini pembangunan akan lebih difokuskan ke wilayah timur Indonesia dan daerah tertinggal. Tujuannya adalah menurunkan ketimpangan antarwilayah dan membuka akses ekonomi serta layanan publik yang lebih merata.

Proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan juga menjadi bukti komitmen pemerintahan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

c. Peningkatan Kualitas SDM dan Pendidikan

Sumber daya manusia adalah kunci pembangunan jangka panjang. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk digitalisasi sekolah, pelatihan vokasi, dan penguatan pendidikan tinggi berbasis riset.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa LPDP, serta kolaborasi dengan industri dan lembaga internasional akan terus diperluas.

d. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pemerintah sedang mendorong reformasi birokrasi agar lebih adaptif dan efisien. Salah satu bentuk nyata adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara digital dan lebih transparan.

Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan jabatan struktural dan mendorong ASN untuk menjadi agen perubahan dalam pelayanan masyarakat.

e. Ketahanan Pangan dan Energi

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan produksi dalam negeri, serta memperluas ketahanan energi melalui pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Proyek pembangunan bendungan, irigasi, serta energi surya dan panas bumi menjadi bagian dari agenda strategis nasional.

2. Tantangan Pemerintahan Nasional

Meski telah mencanangkan berbagai program ambisius, pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan besar:

a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Perbedaan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara Pulau Jawa dan luar Jawa, masih menjadi persoalan serius. Pemerintah harus terus mencari solusi inovatif untuk mengatasi kesenjangan ini melalui alokasi dana desa, pemerataan investasi, dan program afirmatif.

b. Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kebijakan pemerintah ke depan harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, termasuk mendorong praktik industri ramah lingkungan serta pengurangan emisi karbon.

c. Politisasi dan Stabilitas Politik

Menjelang Pemilu 2029, suhu politik cenderung menghangat. Pemerintah harus menjaga stabilitas nasional dengan tetap memprioritaskan pelayanan publik, menjamin kebebasan demokrasi, dan menekan potensi konflik sosial-politik di berbagai wilayah.

d. Digitalisasi dan Keamanan Siber

Dengan percepatan digitalisasi di sektor pemerintahan dan swasta, ancaman kejahatan siber juga meningkat. Pemerintah perlu mengembangkan sistem keamanan digital nasional yang tangguh dan membangun literasi digital di masyarakat.

3. Kinerja Pemerintahan: Sorotan dan Evaluasi Publik

Berbagai lembaga survei telah merilis hasil evaluasi kinerja pemerintah nasional. Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan stabilitas ekonomi cukup tinggi. Namun, kritik juga muncul terhadap isu transparansi, penegakan hukum, serta pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan.

Salah satu capaian signifikan adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran pasca-pandemi, meskipun angka tersebut masih fluktuatif akibat tekanan ekonomi global dan konflik geopolitik.

4. Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah

Masyarakat Indonesia berharap pemerintah tetap konsisten dalam menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memperbaiki kualitas layanan publik, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik juga semakin tinggi melalui media sosial, forum dialog, dan partisipasi politik.

Generasi muda khususnya, menginginkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan responsif terhadap isu-isu kekinian seperti lingkungan, digitalisasi, dan keadilan gender.

Kesimpulan

BACA JUGA: RUU Kesejahteraan ASN Resmi Disahkan DPR: Era Baru bagi Aparatur Sipil Negara

Berita pemerintahan nasional Indonesia tahun 2025 mencerminkan upaya serius negara dalam menavigasi tantangan global dan domestik melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada masa depan. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi negara maju yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Langkah ke depan menuntut kolaborasi, konsistensi kebijakan, dan kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan hanya soal angka, tetapi tentang mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

2025-05-09 | admin3

RUU Kesejahteraan ASN Resmi Disahkan DPR: Era Baru bagi Aparatur Sipil Negara

Pada Selasa, 3  april 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dukungan Fraksi-Fraksi DPR

Dalam rapat tersebut, delapan fraksi menyatakan persetujuan penuh terhadap pengesahan RUU ASN, yaitu:

  • Fraksi PDI Perjuangan

  • Fraksi Golkar

  • Fraksi Gerindra

  • Fraksi NasDem

  • Fraksi PKB

  • Fraksi Demokrat

  • Fraksi PAN

  • Fraksi PPP

Sementara itu, Fraksi PKS menyatakan setuju dengan memberikan delapan catatan, salah satunya mengenai pentingnya menjamin RUU kesejahteraan ASN tanpa membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Poin-Poin Penting dalam UU ASN yang Baru

Revisi UU ASN ini membawa sejumlah perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN di Indonesia. Beberapa poin penting dalam UU ASN yang baru antara lain:

1. Penghapusan Perbedaan Hak dan Kewajiban antara PNS dan PPPK

UU ASN yang baru menghapus perbedaan hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK. Keduanya kini memiliki hak yang sama dalam hal penghargaan, pengakuan, pengembangan karir, dan jaminan pensiun.

2. Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN

Siklus rekrutmen ASN akan dilakukan lebih cepat dan fleksibel, tidak lagi terbatas pada satu kali dalam setahun. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan formasi dengan lebih efisien dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dinamis.

3. Penataan Tenaga Honorer

UU ASN memberikan penataan yang lebih raja zeus jelas terhadap status tenaga honorer. Mereka akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Penataan ini diharapkan selesai paling lambat pada bulan Desember 2024.

4. Digitalisasi Manajemen ASN

UU ASN mendorong digitalisasi dalam manajemen ASN, termasuk dalam proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan ASN.

Tantangan Implementasi

Meskipun UU ASN telah disahkan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan PP tersebut, mengingat sudah melampaui waktu yang dijanjikan sebelumnya, yaitu April 2024.

BACA JUGA: Bhutan: Pemerintahan Nasional yang Mengutamakan Kebahagiaan Rakyat di Atas Segalanya

2025-05-07 | admin5

Bhutan: Pemerintahan Nasional yang Mengutamakan Kebahagiaan Rakyat di Atas Segalanya

Bhutan

Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang rajazeus link dipenuhi isu-isu ekonomi, geopolitik, dan teknologi, ada satu negara kecil yang memilih jalan berbeda dalam mengelola pemerintahan: Bhutan. Terletak di pegunungan Himalaya antara India dan China, Bhutan memiliki populasi sekitar 750.000 jiwa dan dikenal sebagai “Negara Kebahagiaan” karena mengedepankan Gross National Happiness (GNH) dibanding Gross Domestic Product (GDP).

Sistem pemerintahan nasional Bhutan adalah monarki konstitusional, namun yang membuat negara ini unik adalah bagaimana pemerintahan bekerja tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tapi untuk menjaga keseimbangan antara spiritualitas, budaya, lingkungan, dan kualitas hidup rakyatnya. Artikel ini akan mengulas secara lengkap dan mendalam tentang sistem pemerintahan nasional Bhutan, kebijakan uniknya, serta berita-berita terkini terkait transformasi politik dan sosial di negara tersebut.

Sistem Pemerintahan Nasional Bhutan: Monarki Konstitusional yang Demokratis

Bhutan adalah monarki konstitusional sejak tahun 2008. Raja Bhutan saat ini, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, sangat dicintai rakyatnya dan berperan besar dalam transisi dari monarki absolut ke demokrasi modern.

Struktur Pemerintah Bhutan:

  • Raja sebagai kepala negara yang memiliki peran simbolik namun juga aktif dalam arah kebijakan nasional

  • Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, yang dipilih melalui pemilu setiap lima tahun

  • Parlemen bikameral: terdiri dari Majelis Nasional (National Assembly) dan Dewan Nasional (National Council)

  • Pengadilan independen dan Komisi Antikorupsi yang menjaga integritas birokrasi

Pemerintah Bhutan dikenal memiliki birokrasi yang kecil namun efisien, serta tingkat korupsi yang rendah, salah satu yang terbaik di Asia Selatan.

Gross National Happiness: Fondasi Kebijakan Pemerintah Bhutan

Berbeda dengan hampir semua negara lain yang menggunakan indikator ekonomi seperti pertumbuhan GDP sebagai tolok ukur kemajuan, Bhutan menggunakan konsep Gross National Happiness (GNH), yang diperkenalkan oleh Raja Keempat Bhutan pada 1970-an.

Empat Pilar GNH:

  1. Pelestarian lingkungan

  2. Pelestarian budaya dan nilai tradisional

  3. Pemerintahan yang baik (Good Governance)

  4. Pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan merata

Pemerintah Bhutan bahkan memiliki Komisi GNH, yang bertugas menilai semua kebijakan nasional dari perspektif kebahagiaan rakyat. Misalnya, jika ada rencana pembangunan jalan atau proyek industri, pemerintah akan mengkaji dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan budaya lokal sebelum menyetujui proyek tersebut.

Kebijakan Nasional yang Unik dan Inspiratif

Beberapa kebijakan nasional Bhutan yang sangat berbeda dari negara lain meliputi:

1. Larangan Iklan Komersial

Pemerintah Bhutan sangat selektif dalam memperbolehkan iklan, demi menghindari budaya konsumerisme yang dianggap merusak keseimbangan batin dan sosial.

2. Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Sekolah umum hingga tingkat menengah dan layanan kesehatan dasar diberikan secara gratis oleh pemerintah. Kurikulum sekolah juga mengajarkan meditasi dan pendidikan karakter.

3. Kebijakan Hijau

Lebih dari 70% wilayah Bhutan tertutup hutan, dan negara ini adalah satu-satunya di dunia yang carbon-negative (menghasilkan lebih sedikit karbon daripada yang diserapnya). Hukum nasional mewajibkan minimal 60% tutupan hutan tetap dipertahankan untuk selamanya.

4. Perlindungan Budaya

Penggunaan pakaian tradisional (gho dan kira) diwajibkan di kantor pemerintahan, dan festival budaya lokal dilestarikan melalui pendanaan negara.

Berita Terkini: Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau

Meski sangat menghargai tradisi, Bhutan juga tidak menutup diri terhadap modernisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah nasional Bhutan telah memulai transformasi digital, dengan inisiatif seperti:

  • Digital Drukyul – program pemerintah untuk memperluas layanan digital kepada masyarakat, termasuk e-health dan e-government

  • Peningkatan jaringan internet di daerah rural

  • Mendorong startup teknologi lokal dan UMKM digital

Dalam sektor ekonomi, Bhutan kini gencar mengembangkan energi terbarukan, terutama tenaga air (hydropower), yang menjadi sumber ekspor utama ke India. Pemerintah juga mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan GNH.

Tantangan Pemerintahan Nasional Bhutan

Meskipun sistem pemerintahan nasionalnya patut ditiru, Bhutan tetap menghadapi beberapa tantangan besar:

  • Urbanisasi dan pengangguran generasi muda yang meningkat

  • Ketergantungan ekonomi pada India, terutama dalam ekspor listrik

  • Ketimpangan wilayah, di mana daerah pegunungan terpencil masih sulit dijangkau infrastruktur

  • Tekanan dari modernisasi yang bisa menggerus budaya lokal

Namun, dengan pendekatan kebijakan yang hati-hati, pemerintah Bhutan berupaya menjaga keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal.

Kesimpulan

BACA JUGA: Prioritas Pemerintahan Indonesia 2024–2029: Transformasi Ekonomi, Digitalisasi, dan Ketahanan Nasional

Bhutan adalah contoh luar biasa bagaimana sebuah negara kecil dapat menghadirkan sistem pemerintahan nasional yang berorientasi pada kualitas hidup warganya, bukan hanya sekadar pertumbuhan ekonomi. Dengan filosofi Gross National Happiness, Bhutan berhasil membangun model pemerintahan yang unik, spiritual, dan manusiawi.

Dunia dapat belajar dari Bhutan bahwa keberhasilan nasional tidak selalu diukur dari angka-angka ekonomi, melainkan dari keberlanjutan, keadilan sosial, keseimbangan alam, dan kebahagiaan warga negaranya.

2025-05-06 | admin5

Prioritas Pemerintahan Indonesia 2024–2029: Transformasi Ekonomi, Digitalisasi, dan Ketahanan Nasional

Prioritas Pemerintahan

Memasuki periode rajazeus pemerintahan baru 2024–2029, Indonesia berada di titik krusial dalam lintasan sejarahnya. Dengan transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih hasil pemilu 2024, arah kebijakan nasional menunjukkan kesinambungan sekaligus inovasi baru dalam menjawab tantangan zaman.

Pemerintahan nasional Indonesia saat ini menghadapi berbagai agenda penting: menjaga pertumbuhan ekonomi pascapandemi, memperkuat stabilitas politik, mempercepat transformasi digital, serta menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam perkembangan terkini dalam pemerintahan nasional Indonesia, prioritas kebijakan, serta tantangan yang dihadapi.

Transisi Kepemimpinan: Stabilitas Politik Jadi Sorotan

Pemilu 2024 yang berlangsung damai dan partisipatif telah melahirkan pemimpin nasional baru. Proses transisi kekuasaan menjadi perhatian utama dalam menjaga kesinambungan program-program pembangunan nasional. Pemerintahan baru menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat reformasi birokrasi, dan menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Stabilitas politik menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan menjaga kepercayaan publik. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sinergi antarlembaga negara terus diperkuat guna menghindari gesekan politik yang berlebihan dan memprioritaskan pembangunan nasional.

Prioritas Ekonomi: Hilirisasi, UMKM, dan Energi Terbarukan

Salah satu fokus utama pemerintah nasional adalah transformasi ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% dalam lima tahun ke depan dengan strategi yang mencakup:

  1. Hilirisasi Industri
    Pemerintah melanjutkan strategi hilirisasi sektor tambang dan energi, khususnya pada nikel, bauksit, dan tembaga. Tujuannya adalah menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru.

  2. Dukungan untuk UMKM
    Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah meningkatkan akses pembiayaan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), memperluas digitalisasi UMKM, dan mengoptimalkan peran e-commerce lokal.

  3. Energi Terbarukan
    Dalam menghadapi krisis iklim global, pemerintah berkomitmen untuk mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dan mempercepat transisi energi. Program seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), panas bumi, dan bioenergi menjadi fokus utama dalam Rencana Umum Energi Nasional.

  4. Ketahanan Pangan dan Swasembada
    Pemerintah memperluas proyek food estate dan memperkuat sektor pertanian melalui mekanisasi dan subsidi pupuk agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

Transformasi Digital dan Infrastruktur Teknologi

Dalam konteks globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, transformasi digital menjadi agenda prioritas pemerintah nasional. Beberapa langkah konkret yang sedang dilakukan antara lain:

  • Pengembangan Infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk pembangunan BTS 4G dan perluasan jaringan fiber optik.

  • Digitalisasi layanan publik melalui sistem e-government dan aplikasi digital terpadu yang memungkinkan akses yang lebih cepat dan transparan bagi masyarakat.

  • Dukungan terhadap ekosistem startup teknologi melalui insentif fiskal, inkubator bisnis, dan kemitraan dengan BUMN serta perguruan tinggi.

  • Peluncuran program “Indonesia Digital Nation”, yang bertujuan untuk melatih jutaan talenta digital dalam bidang AI, keamanan siber, dan big data.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah nasional juga terus menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang lincah, efisien, dan bebas korupsi. Strategi yang sedang berjalan meliputi:

  • Pemangkasan eselonisasi struktural di kementerian dan lembaga.

  • Digitalisasi sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN.

  • Penerapan sistem merit dalam pengangkatan pejabat publik.

  • Optimalisasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Penguatan peran KPK, Ombudsman, dan BPK sebagai lembaga pengawas menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga integritas institusi publik dan mendorong transparansi anggaran.

Ketahanan Nasional: Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan Wilayah

Isu pertahanan dan keamanan nasional juga menjadi fokus penting. Dalam menghadapi potensi ancaman dari luar dan dalam negeri, pemerintah memperkuat sistem pertahanan melalui:

  • Modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

  • Peningkatan kerjasama pertahanan regional dan global, termasuk dengan ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat.

  • Peningkatan kapasitas cyber defense dan keamanan siber.

  • Penegakan hukum yang tegas terhadap separatisme, terorisme, dan radikalisme melalui pendekatan keamanan dan sosial budaya.

Pemerintah juga memprioritaskan penguatan pertahanan di wilayah perbatasan, terutama di kawasan Natuna dan Papua, sebagai bentuk nyata menjaga kedaulatan negara.

Pendidikan dan Kesehatan: Pilar Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah nasional menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Strategi yang sedang berjalan:

  • Perluasan program beasiswa KIP Kuliah, peningkatan kualitas guru melalui program Merdeka Mengajar, serta pengembangan pendidikan vokasi.

  • Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

  • Digitalisasi layanan BPJS Kesehatan untuk mempercepat akses dan efisiensi pelayanan.

  • Penanganan stunting dan gizi buruk dengan intervensi multisektor yang melibatkan dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski telah dirancang berbagai program prioritas, pemerintah nasional Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti:

  • Fluktuasi harga komoditas global yang memengaruhi APBN.

  • Politisasi isu-isu sosial dan identitas menjelang pemilu legislatif.

  • Tantangan perubahan iklim dan bencana alam.

  • Tingginya ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.

Namun demikian, dengan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah bertekad untuk mengarahkan seluruh kebijakan nasional menuju negara maju yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing global.

Kesimpulan

BACA JUGA: Politik Hukum 2025: Kontestasi Revisi UU Kontroversial dan Agenda Reformasi HAM

Berita pemerintahan nasional Indonesia tahun 2024 menunjukkan arah pembangunan yang progresif namun tetap mengakar pada nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat. Fokus pada ekonomi, digitalisasi, reformasi birokrasi, serta keamanan menjadi fondasi penting bagi stabilitas dan pertumbuhan.

Dengan kepemimpinan baru dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu melangkah lebih mantap menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah nasional memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan menyentuh kehidupan rakyat secara nyata dan adil.

2025-05-01 | admin3

Politik Hukum 2025: Kontestasi Revisi UU Kontroversial dan Agenda Reformasi HAM

politik hukum Indonesia tahun 2025

Tahun 2025 menjadi titik krusial dalam perjalanan hukum dan demokrasi Indonesia. Berbagai revisi undang-undang kontroversial, seperti UU TNI dan UU Pemilu, memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Sementara itu, agenda reformasi hak asasi manusia (HAM) menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya represi terhadap kebebasan sipil. Artikel ini mengulas dinamika politik hukum Indonesia tahun 2025, dengan fokus pada revisi UU TNI dan implikasinya terhadap reformasi HAM.​

Revisi UU TNI: Kembalinya Bayang-Bayang Dwifungsi

Pada 20 Maret 2025, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satu pasal kontroversial adalah Pasal 47, yang memperluas jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif dari 10 menjadi 14 posisi. Posisi tersebut mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Nasional https://xicohmexicano.com/ Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung .​

Selain itu, Pasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit berdasarkan pangkat, dengan perwira tinggi bintang empat dapat diperpanjang hingga 63 tahun melalui keputusan presiden . Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam ranah sipil, mengingat sejarah kelam dwifungsi ABRI pada era Orde Baru.

Reaksi Masyarakat Sipil dan Protes Publik

Revisi UU TNI memicu gelombang protes dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi HAM. Lebih dari 26.000 orang menandatangani petisi online menolak revisi tersebut. Amnesty International Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyatakan bahwa revisi ini mengancam demokrasi dan dapat membuka jalan bagi pelanggaran HAM serta impunitas.

Proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup dan cepat, tanpa partisipasi publik yang memadai, juga mendapat sorotan tajam. Hal ini dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan .

Agenda Reformasi HAM: Antara Harapan dan Kenyataan

Di tengah kontroversi revisi UU TNI, agenda reformasi HAM di Indonesia menghadapi tantangan berat. Amnesty International melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, setidaknya 344 orang ditangkap saat melakukan protes, dengan 152 mengalami kekerasan fisik dan 17 terkena gas air mata. Selain itu, terdapat 123 kasus serangan fisik dan 288 ancaman digital terhadap jurnalis dan aktivis HAM.​

Pemerintah juga dikritik karena penggunaan spyware terhadap dissiden, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan pada Oktober sebelumnya. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih belum optimal, termasuk pembentukan badan perlindungan data yang dijanjikan.

Upaya Pemerintah dan Tantangan ke Depan

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,2 triliun untuk tahun 2025, dengan fokus pada penegakan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen . Namun, efektivitas penggunaan anggaran ini masih menjadi pertanyaan, mengingat berbagai pelanggaran HAM yang terus terjadi.

Presiden Prabowo Subianto juga berencana memberikan grasi kepada tahanan di Papua, termasuk separatis, sebagai upaya menyelesaikan konflik di wilayah tersebut. Namun, langkah ini menuai pro dan kontra, terutama terkait dengan syarat yang harus dipenuhi oleh para tahanan.

BACA JUGA: Program Nasional ‘Satu Desa Satu Dokter’: 10.000 Tenaga Medis Dikirim ke Daerah 3T

2025-04-30 | admin3

Program Nasional ‘Satu Desa Satu Dokter’: 10.000 Tenaga Medis Dikirim ke Daerah 3T

program nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan resmi meluncurkan program nasional bertajuk “Satu Desa Satu Dokter” sebagai langkah konkret dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Salah satu pilar utama dari program ini adalah pengiriman 10.000 tenaga medis ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan medis.

Latar Belakang Program

Ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi isu lama yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 60% dari total fasilitas kesehatan primer berada di kawasan perkotaan, sedangkan lebih dari 40% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, banyak di antaranya berada di daerah 3T.

Kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya fasilitas, dan kurangnya insentif bagi tenaga kesehatan menjadi penyebab utama minimnya dokter dan tenaga medis di wilayah-wilayah ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menggulirkan program Satu Desa Satu Dokter sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem kesehatan primer.

Tujuan Program

Program ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

  1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer bagi seluruh masyarakat, khususnya di desa-desa terpencil.

  2. Menjamin kehadiran dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya di setiap desa sebagai ujung tombak pelayanan dasar.

  3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama dalam aspek kesehatan preventif dan promotif.

  4. Mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat keterlambatan penanganan medis.

Strategi Pelaksanaan

Untuk memastikan program berjalan secara efektif, Kementerian Kesehatan menyusun strategi pelaksanaan sebagai berikut:

  • Rekrutmen dan Penempatan 10.000 Tenaga Medis: Para tenaga medis ini terdiri dari dokter umum, perawat, dan bidan yang telah melewati pelatihan khusus terkait kondisi sosial dan geografis daerah 3T.

  • Kemitraan dengan Pemerintah Daerah: Pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah untuk mendata kebutuhan tenaga medis dan menyediakan dukungan logistik serta fasilitas penunjang.

  • Insentif Khusus: Tenaga medis yang bertugas di daerah 3T akan menerima insentif tambahan, termasuk tunjangan daerah terpencil, akomodasi, serta peluang beasiswa lanjutan.

  • Digitalisasi Pelayanan Kesehatan: Program ini juga didukung oleh pengembangan telemedicine dan rekam medis elektronik agar pelayanan tetap optimal meskipun jarak jauh.

Tantangan di Lapangan

Walaupun program ini mendapatkan sambutan link rajazeus alternatif positif, implementasinya tidak lepas dari tantangan besar, seperti:

  • Keterbatasan Infrastruktur: Masih banyak desa 3T yang belum memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) atau fasilitas medis dasar.

  • Kondisi Geografis Ekstrem: Daerah-daerah seperti Papua Pegunungan, Kepulauan Maluku, dan pedalaman Kalimantan menghadirkan tantangan mobilisasi yang sangat kompleks.

  • Retensi Tenaga Medis: Menjaga agar tenaga medis tetap betah dan tidak cepat pindah ke kota menjadi tantangan tersendiri.

  • Budaya dan Bahasa Lokal: Tenaga medis harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kultur dan bahasa daerah agar bisa diterima dan efektif dalam berinteraksi.

Dampak dan Harapan

Jika berhasil dilaksanakan secara konsisten, program ini diyakini akan berdampak besar dalam jangka panjang. Kehadiran dokter dan tenaga medis di setiap desa akan memperkuat deteksi dini penyakit, penanganan gawat darurat, serta peningkatan kesadaran hidup sehat.

Selain itu, dengan pendekatan berbasis komunitas, tenaga medis dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mengurangi angka stunting, serta meningkatkan cakupan imunisasi.

Menteri Kesehatan menyatakan, “Program ini bukan sekadar pemerataan tenaga medis, tetapi juga investasi kesehatan jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi masa depan.”

BACA JUGA: Tips Merubah Diri menjadi Lebih Baik: Panduan Lengkap untuk Transformasi Positif

2025-03-30 | admin9

Tips Merubah Diri menjadi Lebih Baik: Panduan Lengkap untuk Transformasi Positif

Yang Perlu Dirubah

Pengertian Merubah Diri Menjadi Lebih Baik

Merubah diri menjadi lebih baik merupakan suatu proses transformasi diri yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ini melibatkan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan potensi diri, memperbaiki kelemahan, dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Proses ini tidak terbatas pada perubahan fisik semata, namun juga mencakup aspek mental, emosional, spiritual, dan sosial.

Dalam konteks psikologi, merubah diri menjadi lebih baik sering dikaitkan dengan konsep slot77 pertumbuhan pribadi atau self-improvement. Hal ini melibatkan peningkatan kesadaran diri, pengembangan keterampilan baru, dan perubahan pola pikir yang lebih positif. Proses ini bukan hanya tentang mencapai kesuksesan eksternal, tetapi juga tentang mencapai keseimbangan dan kepuasan internal.

Penting untuk dipahami bahwa merubah diri menjadi lebih baik bukanlah proses yang instan atau mudah. Ini membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Setiap individu memiliki definisi “lebih baik” yang berbeda-beda, tergantung pada nilai-nilai, tujuan, dan aspirasi pribadi mereka. Oleh karena itu, proses perubahan diri harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi masing-masing individu.

Baca Juga : 3 Ciri Demokrasi Yang Diterapkan di Amerika Serikat Hingga Kini

Manfaat Merubah Diri Menjadi Lebih Baik

Merubah diri menjadi lebih baik membawa sejumlah manfaat signifikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh:

* Peningkatan Kepercayaan Diri: Ketika seseorang berhasil mengubah aspek-aspek dalam dirinya menjadi lebih baik, hal ini secara alami akan meningkatkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih optimis dan berani.
* Kesehatan Mental yang Lebih Baik: Proses perubahan diri seringkali melibatkan pengembangan keterampilan mengelola emosi dan stres. Ini dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik, mengurangi risiko depresi dan kecemasan.
* Peningkatan Produktivitas: Dengan mengadopsi kebiasaan dan pola pikir yang lebih positif, seseorang cenderung menjadi lebih produktif dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Ini dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien.
* Hubungan yang Lebih Harmonis: Perubahan positif dalam diri seseorang sering kali berdampak pada peningkatan kualitas hubungan interpersonal. Kemampuan berkomunikasi yang lebih baik dan sikap yang lebih positif dapat membantu membangun dan memelihara hubungan yang lebih sehat.
* Kesuksesan Karir: Pengembangan diri yang berkelanjutan dapat membuka peluang baru dalam karir. Keterampilan baru yang diperoleh dan sikap profesional yang lebih baik dapat mengarah pada kemajuan karir yang signifikan.
Manfaat-manfaat ini saling terkait dan dapat menciptakan efek domino positif dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, peningkatan kepercayaan diri dapat mengarah pada performa yang lebih baik di tempat kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan diri bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

2025-03-27 | admin2

3 Ciri Demokrasi Yang Diterapkan di Amerika Serikat Hingga Kini

Ciri Demokrasi Yang Diterapkan di Amerika

Amerika Serikat merupakan tidak benar satu negara berdaulat di dunia yang menerapkan demokrasi pada proses pemerintahannya. Demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah konsep demokrasi liberal.

Demokrasi berikut mengimbuhkan kebebasan yang terlalu luas pada individu. Kebebasan berikut bahkan menyebabkan demokrasi liberal mempunyai ciri khas, yaitu lebih mengedepankan keperluan khusus daripada urusan negara.

Demokrasi merupakan tidak benar satu jenis proses pemerintahan yang terkenal di dunia. Banyak negara maju dan juga berkembang gunakan proses pemerintahan tersebut, tidak benar satu di antaranya adalah Amerika Serikat.

Demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah demokrasi liberal. Demokrasi jenis itu terlalu berikan kebebasan pada individu.

Mengutip berasal dari buku Kewarganegaraan & Masyarakat Madani, Herdiawanto, dkk. (2019: 53), demokrasi liberal mengimbuhkan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah didalam proses berikut diminimalkan, bahkan dapat ditolak.

Ciri-ciri Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal sebagai jenis demokrasi mempunyai ciri khas yang membedakannya https://www.innovativebeautyacademy.com/ bersama dengan jenis lain. Mengutip berasal dari buku Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan, Harefa dan Fatolosa (2020: 125), berikut adalah tiga contoh ciri proses demokrasi liberal:

1. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil

Demokrasi liberal mengusung demokrasi yang menghormati tinggi hak dan juga kebebasan warga negara. Setiap warga terhitung mempunyai hak untuk ambil bagian didalam proses pemerintahan negara, baik itu secara segera maupun dipilih secara bebas.

2. Pemisahan Kekuasaan

Sistem pemerintahan negara yang menganut konsep demokrasi liberal mesti mengatasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Tujuan pemisahan kekuasaan adalah sehingga proses pemerintahan tidak cuma berpusat pada satu titik.

3. Cenderung Mengutamakan Kepentingan Pribadi

Ciri yang paling melekat didalam demokrasi liberal adalah warga negara cenderung individualis. Kepentingan khusus bahkan diakui jauh lebih perlu daripada urusan negara.

Baca Juga : Perguruan Tinggi Berperan Penting Dalam Mendukung Pengembangan Riset

Setelah menyimak penjelasan di atas, diketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di Amerika Serikat adalah demokrasi liberal. Salah satu ciri yang melekat bersama dengan konsep demokrasi tersebut, yaitu sikap individualisme atau mengedepankan keperluan pribadi.

2025-03-23 | admin4

Libur Sekolah Jelang Lebaran 2025 Dimajukan, Pemerintah Beri Alasanya

Pemerintah melakukan penyesuaian libur sekolah, diskon tol, sampai stok pangan didalam rangka persiapan lebaran 2025. Sejumlah kebijakan strategis selanjutnya disepakati supaya perjalanan masyarakat kala mudik lebih safe dan nyaman.
Dilansir, Rapat Tingkat Menteri berkaitan kesepakatan selanjutnya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (5/3/2025). Pratikno mengungkapkan kebijakan pertama yang disepakati yakni berkaitan libur sekolah dan madrasah dimajukan jadi 21 Maret sampai 8 April 2025, yang mulanya dimulai pada 26 Maret 2025.

Pratikno menyatakan hal itu bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik. Selain itu, ASN termasuk memperoleh fleksibilitas kerja berdasarkan Surat Edaran Menpan RB No. 2 Tahun 2025, yang mengambil keputusan kebijakan Flexible Working Arrangement (WFA) pada 24-27 Maret 2025.

“Sudah diterbitkan surat edaran dari Kemenpan RB bahwa Flexible Working Arrangement bagi ASN itu telah ditetapkan jadi 24-27 Maret 2025. Kemudian, libur sekolah dan madrasah yang mulanya dimulai 26 Maret, dimajukan jadi 21 Maret-8 April 2025. Rentang kala yang lebih panjang ini diinginkan mampu mengurangi risiko penumpukan di jalur mudik maupun arus balik,” ujar Pratikno didalam keterangan yang diterima.

Kemudian, pemerintah termasuk meyakinkan kesiapan armada transportasi darat, laut, dan udara, termasuk program mudik gratis yang bakal dikelola lewat platform terpadu oleh Kementerian Perhubungan. Platform ini bertujuan supaya distribusi penumpang lebih merata supaya tidak ada bus yang berlebihan atau kekurangan muatan.

“Kita bakal meluncurkan platform terpadu mudik gratis lewat Kementerian Perhubungan. Ini untuk meyakinkan distribusi yang merata, supaya tidak ada bus yang penuh kala ada bus lain yang kosong. Koordinasi dan konsolidasi data antarprovider sangat mutlak supaya pengguna mudik gratis mampu terlayani dengan baik,” ucap dia.

Selain itu, kata Pratikno, pihaknya telah mengecek kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, dan juga potensi bencana layaknya longsor dan banjir. Basarnas dan BNPB telah disiagakan di titik-titik rawan, dengan pemberian peralatan berat dan tim tanggap darurat.

Sementara dari segi tarif transportasi, lanjut Menko PMK, pemerintah telah sesuaikan skema diskon tarif tol dan juga penyesuaian harga tiket pesawat domestik untuk mengurangi kepadatan di tanggal-tanggal tertentu.

Sektor pangan termasuk jadi perhatian. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Badan Pangan Nasional, Menko PMK meyakinkan mahjong ways bahwa stok pangan menjelang Lebaran memenuhi dan inflasi terkendali.

“Pak Kepala Badan Pangan Nasional telah menyampaikan bahwa stok memadai berlimpah dan inflasi rendah. Kemenkes termasuk bekerja serupa dengan Kementerian Perhubungan untuk mengecek kesehatan sopir angkutan lazim supaya keselamatan penumpang terjamin,” mengerti Menko PMK.

Pratikno didalam kesempaa itu termasuk meminta kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif didalam menyiapkan infrastruktur layaknya sediakan rest area, dan juga menaikkan fasilitas bagi pemudik. Selain itu, beragam objek wisata termasuk telah diperiksa untuk meyakinkan kesiapan fasilitas liburan bagi masyarakat sepanjang Idul Fitri.

Baca Juga : Perguruan Tinggi Berperan Penting Dalam Mendukung Pengembangan Riset

2025-03-18 | admin3

Kurikulum 2025: Transformasi Pendidikan Menuju Masa Depan

kurikulum

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami berbagai perubahan dan pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan global. Salah satu perubahan besar yang tengah dipersiapkan adalah Kurikulum 2025, yang dirancang https://www.murrietaregionalanimalhospital.com/ untuk membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang lebih relevan, efektif, dan inovatif. Kurikulum ini direncanakan untuk diterapkan mulai tahun 2025 dan diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang lebih menyeluruh, berbasis kompetensi, dan mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan.

1. Tujuan dan Visi Kurikulum 2025

Kurikulum 2025 hadir dengan tujuan utama untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya menguasai pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki keterampilan hidup yang baik. Visi dari kurikulum ini adalah mencetak generasi muda yang kompeten, kreatif, inovatif, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang digital dan informasi, Kurikulum 2025 mengedepankan aspek kompetensi digital dan pengembangan karakter yang lebih mendalam. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada hafalan semata dan lebih mengutamakan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, serta pemecahan masalah yang kompleks.

2. Pendekatan dan Struktur Kurikulum 2025

Kurikulum 2025 dirancang dengan pendekatan kompetensi dan berbasis pembelajaran aktif. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung berfokus pada penguasaan materi pelajaran, Kurikulum 2025 lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning). Dalam hal ini, peserta didik didorong untuk lebih aktif dalam proses belajar, menemukan solusi atas masalah, dan bekerja secara kolaboratif.

Beberapa perubahan signifikan yang akan terlihat dalam Kurikulum 2025 antara lain:

  • Keterampilan abad 21: Keterampilan seperti kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi menjadi fokus utama. Peserta didik akan diberikan berbagai proyek yang mengasah keterampilan ini, memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata.

  • Integrasi Teknologi: Teknologi akan menjadi bagian integral dalam proses belajar. Kurikulum 2025 mendorong penggunaan platform digital, media sosial, dan tools pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung pembelajaran di luar kelas.

  • Penguatan Karakter: Tidak hanya fokus pada aspek akademik, kurikulum ini juga akan lebih menekankan pada pembentukan karakter peserta didik, seperti nilai-nilai moral, etika, dan empati, yang penting untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

  • Pembelajaran yang Fleksibel dan Personalisasi: Kurikulum 2025 akan lebih bersifat fleksibel, memberikan ruang bagi guru dan peserta didik untuk memilih materi dan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing.

3. Pentingnya Keterampilan Digital dalam Kurikulum 2025

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan digital menjadi salah satu hal yang tidak bisa diabaikan dalam pendidikan masa kini. Kurikulum 2025 menyadari hal ini dengan memberikan penekanan pada penguasaan kompetensi digital sebagai bagian dari pembelajaran di semua tingkat pendidikan.

Beberapa keterampilan digital yang akan diajarkan antara lain:

  • Pemrograman Komputer dan Pengembangan Aplikasi: Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa akan dikenalkan dengan dasar-dasar pemrograman komputer, serta bagaimana mengembangkan aplikasi dan solusi digital.

  • Keamanan Siber: Mengingat pentingnya perlindungan data pribadi dan informasi, pemahaman mengenai keamanan siber akan menjadi bagian dari materi yang diajarkan kepada peserta didik.

  • Kritis Terhadap Informasi: Dengan maraknya hoaks dan berita palsu, peserta didik akan dilatih untuk bisa memverifikasi informasi yang mereka terima, serta berpikir secara kritis terhadap berbagai konten yang ada di dunia maya.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi Kurikulum 2025

Penerapan Kurikulum 2025 tentu membutuhkan kesiapan dari para pendidik yang kompeten. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam implementasi kurikulum ini adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Guru tidak hanya perlu memiliki pengetahuan akademik yang kuat, tetapi juga kemampuan dalam mengelola pembelajaran berbasis proyek dan teknologi, serta kemampuan untuk membentuk karakter siswa.

Pendidikan profesional untuk guru akan dilakukan secara terus-menerus agar mereka dapat memahami konsep-konsep terbaru dalam pendidikan dan memanfaatkan berbagai alat teknologi untuk mendukung proses belajar-mengajar.

5. Evaluasi dan Penilaian yang Berbasis Kompetensi

Dalam Kurikulum 2025, penilaian tidak hanya berdasarkan ujian atau tes tertulis, tetapi juga lebih mengutamakan penilaian berbasis kompetensi. Artinya, evaluasi akan lebih mengukur sejauh mana peserta didik menguasai keterampilan yang diperlukan, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim.

Penilaian ini juga akan berbasis pada proyek dan portofolio yang mengumpulkan hasil kerja siswa dalam bentuk yang lebih beragam, seperti presentasi, laporan penelitian, atau bahkan aplikasi yang mereka buat.

6. Tantangan dalam Implementasi Kurikulum 2025

Meskipun Kurikulum 2025 menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, implementasinya tentu tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

  • Kesiapan Infrastruktur Teknologi: Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki akses ke teknologi yang memadai. Oleh karena itu, perlu ada pemerataan infrastruktur pendidikan untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

  • Pelatihan Guru: Para guru perlu dibekali dengan keterampilan yang sesuai agar dapat mengimplementasikan kurikulum ini secara efektif. Hal ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

  • Perubahan Mindset: Perubahan dari kurikulum tradisional yang berbasis hafalan ke kurikulum berbasis kompetensi membutuhkan perubahan mindset di kalangan pengajar, siswa, dan bahkan orang tua.

BACA SELENGKAPNYA: Libur Sekolah Jelang Lebaran 2025 Dimajukan, Pemerintah Beri Alasanya

2025-02-26 | admin9

Perguruan Tinggi Berperan Penting Dalam Mendukung Pengembangan Riset

Pengembangan Nasional

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, sebagai ketua Pembina Yayasan Nala, menghadiri acara wisuda ke-59 Program Strata 1 dan Wisuda ke-37 Program Strata 2 Universitas Hang Tuah Tahun Akademik 2023-2024 di Gedung Graha Samudera Ganesa, Kampus Laut Biru Surabaya, Sabtu (18/05).

Di usianya yang ke 37 tahun, sejak berdiri dan diresmikan pertama kalinya pada tanggal 12 Mei 1987 sampai 2024 saat ini, sebagai perguruan tinggi swasta terakreditasi favorit, pada tahun ini Universitas Hang Tuah braxtonatlakenorman.com dalam upacara yang dipimpin oleh Rektor UHT Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. H. Supartono, MM., CIQaR telah mewisuda sebanyak 404 wisudawan yang terdiri dari program sarjana sebanyak 375 orang dan program magister 29 orang dari bermacam-macam disiplin ilmu. Dengan demikian, sampai saat ini Universitas Hang Tuah telah mewisuda sempurna sebanyak 16.408 wisudawan terdiri dari 2.819 tamatan D3 Pelayaran, 12.831 tamatan S1, dan 758 tamatan S2.

Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Ir. H. Supartono, MM., CIQaR, yang memimpin seketika upacara wisuda menyampaikan bahwa universitas selalu menambahkan faktor kelautan dan kemaritiman dalam seluruh program studi ataupun penelitian. Janji ini juga nampak dalam aktivitas pengabdian terhadap masyarakat pesisir.

Kasal dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakasal mengucapkan selamat terhadap para wisudawan serta orang tua dan keluarga mereka. Kasal juga memberikan apresiasi tinggi terhadap ketua dan pengurus Yayasan Nala, rektor, staf, dan dosen Universitas Hang Tuah atas dedikasi dan kerja keras dalam penyelenggaraan program pengajaran.

“Perguruan tinggi mempunyai peran yang sungguh-sungguh penting dalam mendorong pengembangan riset dan teknologi dalam pembangunan nasional. Tentu saja peran ini sungguh-sungguh dibutuhkan guna menjadikan bangsa Indonesia yang kapabel berkompetisi dan unggul sampai skala global. Demikian halnya dengan Universitas Hang Tuah yang selama ini telah menonjolkan peran aktif secara konsisten dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan didasarkan pada visi dan misi kelautan ataupun kemaritiman nasional”, pungkas Kasal.

Baca Juga : 5 Daftar Orang Yang Diangkat Menteri Dan Korupsi Di Masa Presiden Jokowi

Diakhir sambutannya, Kasal berkeinginan UHT dapat terus meningkatkan prestasi dan kontribusinya di masa mendatang, memperkuat posisinya sebagai institusi pengajaran tinggi yang unggul dan berintegritas di Indonesia.

Adapun 404 wisudawan yang di wisuda antara lain 45 orang dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, 152 orang dari Fakultas Kedokteran dan 5 orang dari prodi Farmasi, 46 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 52 orang dari Fakultas Hukum, 73 orang dari Fakultas Kedokteran Gigi, dan 36 orang dari Fakultas Psikologi.

Selain itu juga, penghargaan khusus diberi terhadap wisudawan terbaik dengan predikat “Dengan Kebanggaan” untuk program S1 dan S2. Wisudawan terbaik S1 termasuk Dhimas Ramadhan (Teknik Perkapalan), Andrew Kristiawan (Teknik Sistem Perkapalan), dan lainnya, sementara wisudawan terbaik S2 yakni Anita Puji Utami (Magister Adm. Publik) dan Trisna Wulaningsih (Magister Hukum). Penghargaan Kredit Nilai Keaktifan Mahasiswa tertinggi diraih oleh Martiana Dewi (Adm. Publik), Restu Noveyanti (Psikologi), dan Denny Darmawan (Psikologi).

2025-02-22 | admin2

5 Daftar Orang Yang Diangkat Menteri Dan Korupsi Di Masa Presiden Jokowi

Daftar Orang Yang Diangkat Menteri Dan Korupsi

Setidaknya sebanyak lima orang menteri di masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tercatat dulu terjerat masalah korupsi sejak 2014 hingga pas ini. Lima menteri yang terjerat masalah korupsi itu punya kesamaan yaitu punya latar belakang kader partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi terhadap dua periode ini.

1. Johnny G Plate (NasDem)

Baru-baru ini, Kejaksaan Agung udah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka masalah korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung BAKTI Kominfo. Johnny pas ini tetap berstatus sebagai kader dan Sekjen DPP NasDem.

Sebelum menjabat sebagai menteri, Johnny sempat duduk sebagai bagian DPR RI berasal dari NasDem periode 2014-2019. Tak hanya Johnny G Plate, sebelumnya terdapat empat menteri lainnya di masa Jokowi yang sempat tersandung masalah korupsi.

Sama layaknya Plate, empat menteri lain itu pun merupakan para pembantu Jokowi yang berasal berasal dari parpol koalisi pemerintahannya. Empat menteri itu adalah eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, eks Menteri Sosial Idrus Marham, eks Menteri Sosial Juliari Batubara, dan eks Menteri KKP Edhy Prabowo. Imam dan Idrus sama-sama merupakan menteri Jokowi di Kabinet Kerja terhadap periode 2014-2019.

2. Imam Nahrawi (PKB)

Imam Nahrawi merupakan kader PKB. Ia ditetapkan sebagai tersangka didalam masalah penyaluran Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI lewat Kemenpora Tahun Anggaran 2018. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 7 th. pidana penjara.

3. Idrus Marham (Golkar)

Sementara Idrus Marham merupakan kader Golkar. Idrus dijatuhkan vonis selama tiga th. lantaran terbukti secara sah dan memastikan menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi https://creativefoodconcept.com/ itu didalam masalah suap PLTU Riau 1.

4. Edhy Prabowo (Gerindra)

Kemudian di periode kedua masa jabatan kepresidenan Jokowi (2019-2024) terdapat eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat masalah korupsi.

Edhy merupakan kader Partai Gerindra. Ia divonis lima th. penjara dan denda Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan didalam masalah korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

5. Juliari Peter Batubara

Sementara Juliari merupakan kader PDI Perjuangan. Juliari udah divonis 12 th. penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Juliari dinilai bersalah melakukan korupsi, yaitu menerima suap sebesar Rp32,4 miliar berasal dari para rekanan penyedia dukungan sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

Baca Juga : Perguruan Tinggi Berperan Penting Dalam Mendukung Pengembangan Riset

Kini, Menkominfo Johnny yang merupakan politikus Nasdem udah berstatus tersangka didalam masalah dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. Kejaksaan Agung menetapkan Johnny terlibat didalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Kejagung menyebut kerugian negara didalam masalah korupsi ini mencapai Rp8 triliun.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Johnny pun langsung digelandang untuk ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan oleh Kejagung RI. Kasus korupsi itu dianggap menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,032 triliun.