Bappeda-tangerangkab : Tegaskan Kontinuitas Pemerintahan Kunci Pembangunan Nasional

Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum di Indonesia, Meski Aturan Sudah Ada?

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, di mana segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dalam kerangka hukum yang mengikat. Menurut ahli hukum Soerjono Soekanto, hukum memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai sarana pengendalian sosial, sarana memperlancar interaksi sosial, dan sarana pembaruan sosial.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial bertujuan menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat, mencegah perilaku menyimpang, serta menciptakan stabilitas. Dalam fungsinya memperlancar interaksi sosial, hukum membantu masyarakat agar berperilaku sesuai norma dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Sementara itu, dalam aspek pembaruan, hukum digunakan untuk membentuk kesadaran hukum dan menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Baca Juga: Update Pemerintahan Nasional Juni 2025: Arah Baru, Tantangan Lama

Namun, di tengah fungsi hukum yang begitu penting, pelanggaran hukum masih saja terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku, dan bentuknya bisa beragam, seperti pencurian, korupsi, judi, hingga tindakan main hakim sendiri.

Banyak pihak beranggapan bahwa kemiskinan adalah penyebab utama pelanggaran hukum. Namun, menurut kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Faktanya, pelanggaran hukum theaardvarkfl.com juga kerap dilakukan oleh mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Mereka memiliki akses, kekuasaan, dan kesempatan lebih besar untuk melakukan pelanggaran skala besar seperti korupsi atau pencucian uang.

Secara umum, ada tiga alasan utama mengapa pelanggaran hukum tetap marak terjadi di Indonesia:

1. Lemahnya Penegakan Hukum
   Penegakan hukum yang tidak tegas dan konsisten menjadi salah satu penyebab utama. Menurut Juwono Sudarsono, terdapat delapan faktor yang memperlemah penegakan hukum, mulai dari peraturan yang tidak efektif, penegakan hukum yang berorientasi pada uang, hingga intervensi politik dalam proses hukum.

2. Anggapan bahwa Pelanggaran adalah Hal Wajar
   Budaya permisif dalam masyarakat membuat pelanggaran hukum dianggap sebagai hal biasa. Contohnya adalah tindakan main hakim sendiri yang sering dianggap sebagai bentuk “keadilan” alternatif, padahal tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius.

3. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum
   Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum yang baik. Mereka tidak memahami pentingnya menaati hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hak sebagai warga negara.

Memasuki pertengahan tahun 2025, wajah pemerintahan nasional Indonesia menunjukkan dua sisi: di satu sisi stabilitas politik tetap terjaga pasca reshuffle kabinet awal tahun lalu, namun di sisi lain, tantangan ekonomi global, krisis pangan, dan ketimpangan sosial masih jadi beban utama.

Pemerintah pusat tengah gencar slot via qris menjalankan sejumlah program reformasi struktural, termasuk digitalisasi birokrasi, transisi energi, dan penguatan sektor pertanian. Tapi seiring itu pula, muncul dinamika baru di parlemen dan tekanan dari masyarakat sipil.

1. Digitalisasi Birokrasi Masuk Fase Implementasi Penuh

Kementerian PAN-RB resmi mengumumkan bahwa mulai Juli 2025, seluruh pelayanan publik skala nasional wajib berbasis digital penuh melalui platform SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Program ini mencakup:

• Integrasi data antar-kementerian dan pemda

• Layanan kependudukan, pajak, perizinan usaha via satu portal

• Penghapusan dokumen fisik untuk 80% proses administrasi

Tujuannya adalah memotong jalur birokrasi lambat dan mengurangi praktik pungli. Meski sebagian daerah masih belum siap secara infrastruktur, pemerintah menjanjikan pelatihan dan bantuan teknis selama masa transisi.

2. Fokus Pemerintah pada Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Menanggapi kekhawatiran publik atas kenaikan harga beras dan bahan pokok, pemerintah meluncurkan Program Lumbung Nasional 4.0—sebuah inisiatif modernisasi sektor pertanian dengan pendekatan teknologi.

Langkah-langkah utama:

• Subsidi alat pertanian berbasis IoT untuk petani kecil

• Pembukaan 300.000 ha lahan pangan baru di luar Jawa

• Integrasi data distribusi melalui sistem logistik nasional digital

Presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah prioritas nasional, terutama menjelang musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi Agustus–Oktober 2025.

3. Parlemen Bahas Revisi Undang-Undang ASN dan Pemilu

DPR RI tengah membahas dua RUU strategis yang menarik perhatian publik:

• Revisi UU ASN yang menyangkut pola karier, merit sistem, dan posisi jabatan fungsional

• Revisi UU Pemilu yang mencakup wacana sistem tertutup, ambang batas parlemen, dan jadwal pilkada serentak 2029

Sejumlah fraksi di parlemen masih bersilang pendapat, terutama soal penyederhanaan partai dan penyaringan calon legislatif. Pemerhati demokrasi menilai bahwa RUU Pemilu akan sangat menentukan wajah politik Indonesia pasca 2029.

4. Investasi IKN Masih Lambat, Pemerintah Siapkan Skema Baru

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih menghadapi tantangan besar. Dari target Rp100 triliun investasi swasta, baru 40% yang terealisasi. Pemerintah kini menyiapkan:

• Skema insentif pajak properti dan tanah

• Paket kerja sama jangka panjang dengan investor asing

• Revisi tata ruang dan penyesuaian regulasi sektor kehutanan

Meski pembangunan fisik (jalan, kantor kementerian) tetap berjalan, isu transparansi dan keterlibatan publik dalam masterplan terus dikritik. Pemerintah menyatakan akan membuka lebih banyak ruang dialog publik pada semester kedua 2025.

5. Kesehatan dan Pendidikan Masuk Fokus Anggaran Tambahan

Menyambut APBN Perubahan 2025, Kementerian Keuangan mengalokasikan tambahan anggaran untuk:

• Reformasi layanan primer BPJS dan sistem antrean online nasional

• Penambahan tenaga kesehatan di 10.000 puskesmas

• Program beasiswa vokasi dan bantuan kuota internet untuk siswa menengah di daerah 3T

Tujuan dari alokasi ini adalah peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar, yang dinilai masih tertinggal di luar Pulau Jawa.

Kesimpulan: Pemerintah Bergerak, Tapi Harus Lebih Terbuka

BACA JUGA: Bupati Aceh Jaya Hadiri Rakor Nasional KPK: Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih

Pemerintah nasional Indonesia menunjukkan progres di banyak sektor—terutama digitalisasi, ketahanan pangan, dan kesehatan. Namun keberhasilan jangka panjang akan sangat tergantung pada:

• Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan

• Transparansi proyek strategis seperti IKN dan reformasi hukum

• Keberanian menindak elite yang melanggar aturan

Rakyat butuh pemerintahan yang tidak hanya bergerak cepat, tapi juga berjalan lurus dan bisa dipercaya.

Bupati Aceh Jaya, Safwandi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Maret 2025. Acara yang mengusung tema penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan korupsi ini diikuti oleh ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam forum strategis ini, Bupati Safwandi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mendukung penuh program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Rakor ini merupakan agenda tahunan KPK yang bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Ketua KPK menyoroti pentingnya integritas kepala daerah dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi. Dalam forum yang sama, berbagai strategi pencegahan korupsi dibahas, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam pernyataannya, Bupati Safwandi menekankan bahwa kehadirannya dalam Rakor Nasional KPK bukan sekadar seremonial, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menjalankan tata kelola situs slot deposit 10 ribu yang bersih dan profesional. Ia menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Jaya telah secara aktif menerapkan berbagai sistem pengawasan internal dan melakukan evaluasi terhadap potensi rawan korupsi di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pelayanan publik.

Salah satu bentuk nyata yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui sinergi dengan Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari sistem ini adalah untuk memperkecil ruang terjadinya penyelewengan dana serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Tidak hanya itu, Aceh Jaya juga terus meningkatkan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi salah satu indikator penilaian KPK terhadap efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah.

Penerapan MCP sendiri meliputi delapan area intervensi yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa. Menurut Bupati Safwandi, semua area ini telah menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, terutama karena sektor-sektor tersebut kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung di acara Rakor tersebut, Bupati Aceh Jaya juga berbagi pengalaman mengenai tantangan dan strategi dalam mendorong integritas di lingkungan birokrasi. Salah satu tantangan utama yang disampaikan adalah masih adanya budaya kerja yang belum sepenuhnya terbebas dari pola-pola lama, seperti penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, dan lemahnya pengawasan internal di tingkat SKPK. Untuk itu, ia mendorong agar semua kepala dinas dan jajaran ASN di Aceh Jaya dapat meningkatkan profesionalisme dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama kerja birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga telah memanfaatkan platform digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), E-Planning, dan E-Budgeting telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi intervensi manusia dalam proses administrasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi ini, diharapkan proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran menjadi lebih transparan dan mudah diawasi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas.

Tidak hanya itu, Bupati Safwandi juga menginisiasi program pendidikan antikorupsi yang menyasar pelajar dan mahasiswa di Aceh Jaya. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal dengan tujuan menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sejak dini. Ia meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan generasi yang bersih dari korupsi dan berkomitmen untuk melanjutkan program ini secara berkelanjutan.

Kehadiran Bupati Aceh Jaya di Rakor Nasional KPK juga menjadi kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah pusat maupun daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan praktik pemerintahan bersih secara efektif. Dalam kesempatan tersebut, Safwandi melakukan diskusi intensif dengan beberapa bupati dan wali kota mengenai inovasi tata kelola yang berhasil diterapkan di daerah lain, termasuk sistem pelaporan gratifikasi online dan layanan aduan masyarakat berbasis teknologi.

Ketua KPK dalam penutupannya mengapresiasi komitmen sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Aceh Jaya, yang menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahannya. Ia juga mengingatkan bahwa kerja pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan hanya dari satu sisi saja. Sinergi antara KPK dan pemerintah daerah sangat diperlukan, termasuk dalam hal berbagi data, pelaporan dugaan penyimpangan, serta dalam memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Rakor ini, Bupati Aceh Jaya berjanji akan menyusun rencana aksi daerah untuk memperkuat integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ia menekankan bahwa evaluasi dan pengawasan akan dilakukan secara ketat, dan jika ditemukan pelanggaran, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kami tidak akan menoleransi praktik korupsi sekecil apa pun. Pemerintahan yang kami jalankan adalah milik rakyat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dengan demikian, partisipasi Bupati Aceh Jaya dalam Rakor Nasional KPK tahun ini bukan hanya menegaskan posisi daerahnya dalam barisan daerah yang serius memerangi korupsi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antardaerah untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Sebab pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang bersih tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pembangunan, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen ini tentu akan diuji waktu dan konsistensi. Namun dengan adanya dukungan dari seluruh elemen pemerintah daerah, aparatur sipil, dan masyarakat, upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk menjadi role model pemerintahan bersih di Aceh dan nasional bukanlah sesuatu yang mustahil. Rakor KPK menjadi momentum penting yang harus dijadikan pijakan awal untuk melangkah lebih jauh dalam memperbaiki dan membangun sistem pemerintahan yang kuat, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

BACA JUGA: RUU Kesejahteraan ASN Resmi Disahkan DPR: Era Baru bagi Aparatur Sipil Negara